Jasa Perizinan Kawasan Berikat - 08117806881

🏭 Fasilitas Kepabeanan — Kawasan Berikat

Jasa Pengurusan Izin Kawasan Berikat (KB)
Penangguhan Bea Masuk & Fasilitas Ekspor

Konsultan berpengalaman untuk pengurusan penetapan Kawasan Berikat, perubahan izin, hingga pengelolaan kepatuhan kepabeanan, sesuai PMK No. 131/PMK.04/2018 jo. PMK No. 65/PMK.04/2021.

💬 Konsultasi Gratis via WhatsApp

Apa Itu Kawasan Berikat?

Berdasarkan PMK No. 131/PMK.04/2018 jo. PMK No. 65/PMK.04/2021, Kawasan Berikat (KB) adalah Tempat Penimbunan Berikat (TPB) untuk menimbun barang impor dan/atau barang dari dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum dikeluarkan — baik untuk ekspor maupun impor untuk dipakai di dalam negeri (TLDDP).

Intinya: perusahaan di Kawasan Berikat dapat mengimpor bahan baku dan barang modal tanpa membayar bea masuk, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor di muka. Pungutan baru dikenakan saat produk jadi dikeluarkan ke pasar domestik. Jika diekspor, seluruh pungutan tersebut dibebaskan.

Kawasan Berikat vs Gudang Berikat vs PLB, Apa Bedanya?

Fasilitas TPB	Fungsi Utama	Cocok untuk
🏭 Kawasan Berikat (KB)	Pengolahan/manufaktur barang impor dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak impor	Pabrik berorientasi ekspor
📦 Gudang Berikat (GB)	Penimbunan & distribusi barang impor tanpa pengolahan  penangguhan bea masuk hingga barang dijual	Distributor barang impor
🔗 Pusat Logistik Berikat (PLB)	Penimbunan barang asal luar negeri dalam jangka panjang, dapat dikemas ulang dan didistribusikan	Hub logistik regional & internasional

Manfaat Utama Kawasan Berikat

💰 Penangguhan Bea Masuk & Pajak Impor Bea masuk, PPN Impor, PPnBM Impor, dan PPh Pasal 22 Impor atas bahan baku dan barang modal ditangguhkan , menjaga arus kas dan mengurangi modal kerja yang dibutuhkan.	📋 Kemudahan Prosedur Ekspor-Impor Proses kepabeanan lebih sederhana dan cepat ,dapat memanfaatkan layanan rush handling, jalur prioritas, dan sistem IT Inventory terintegrasi dengan CEISA Bea Cukai.
🌍 Daya Saing Global Biaya produksi lebih efisien karena tidak ada beban pajak di muka, produk jadi lebih kompetitif di pasar ekspor internasional.	🏪 Penjualan ke Pasar Domestik (TLDDP) Produk dapat dijual ke dalam negeri (TLDDP) dengan membayar bea masuk dan pajak pada saat pengeluaran, fleksibel antara ekspor dan pasar domestik.

Dasar Hukum Kawasan Berikat

Regulasi	Keterangan
UU No. 17 Tahun 2006	Perubahan UU Kepabeanan, landasan utama penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat
PP No. 85 Tahun 2015	Perubahan PP No. 32/2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
PMK No. 131/PMK.04/2018	Kawasan Berikat, regulasi teknis utama tata cara penetapan dan pengelolaan KB
PMK No. 65/PMK.04/2021	Perubahan PMK 131/2018, memperbarui ketentuan IT Inventory, CCTV, dan pengawasan KB
PMK No. 28/PMK.04/2024	Tata cara pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke TLDDP (pasar domestik), regulasi SPPB terbaru

Persyaratan Dokumen Pengajuan Kawasan Berikat

📋 Dokumen Legalitas Perusahaan

• ✅  Akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta SK Kemenkumham
• ✅  NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin usaha industri (IUI) yang berlaku
• ✅  NPWP perusahaan dan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
• ✅  KTP/Paspor seluruh pengurus dan dewan direksi
• ✅  Laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
• ✅  Bukti tidak memiliki tunggakan pajak dan bea cukai (Surat Keterangan Fiskal)

🏗️ Dokumen Lahan & Bangunan

• ✅  Sertifikat HGB atau HM atas lahan/bangunan yang akan dijadikan KB
• ✅  SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan PBG/IMB bangunan pabrik
• ✅  Denah lokasi dan tata letak bangunan yang jelas batas-batasnya
• ✅  Lahan berada di kawasan industri atau peruntukan industri sesuai RTRW

💻 Dokumen Teknis & Sistem IT

• ✅  Sistem IT Inventory yang terintegrasi dengan CEISA TPB Bea Cukai
• ✅  Sistem CCTV yang mencakup seluruh area KB dan dapat diakses Bea Cukai secara real-time
• ✅  Uraian proses produksi dan flowchart alur bahan baku hingga barang jadi
• ✅  Pagar batas permanen yang memisahkan area KB dari area non-KB
• ✅  Struktur organisasi perusahaan dan SOP kepabeanan internal
• ✅  Dokumen lingkungan: AMDAL / UKL-UPL yang telah disetujui KLHK

⚠️ Penting: Sistem IT Inventory yang terintegrasi dengan CEISA TPB adalah persyaratan teknis paling krusial dan sering menjadi hambatan utama. Kami berpengalaman mendampingi proses integrasi sistem IT perusahaan dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hingga berhasil.

Tahapan Pengurusan Izin Kawasan Berikat

1	Studi Kelayakan & Konsultasi Awal Kami menganalisis apakah perusahaan Anda memenuhi syarat dan apakah fasilitas KB menguntungkan secara keekonomian, termasuk analisis penghematan bea masuk, dampak arus kas, dan kesiapan sistem IT.
2	Pra-Survei & Konsultasi dengan Bea Cukai Pengajuan pra-survei ke Kantor Wilayah Bea Cukai setempat dan koordinasi untuk mendapatkan arahan teknis, menghindari penolakan di tahap pengajuan resmi.
3	Pemenuhan Persyaratan & Penyusunan Dokumen Kami menyusun dan melengkapi seluruh dokumen administrasi, teknis, dan legalitas, termasuk memastikan SLF, PBG, dan izin lingkungan sudah ada sebelum pengajuan.
4	Pengajuan Permohonan Resmi ke DJBC Pengajuan resmi kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pusat DJBC, disesuaikan dengan skala dan klasifikasi perusahaan sesuai PMK 65/2021.
5	Pendampingan Survei Lapangan & Presentasi Kami mendampingi tim survei Bea Cukai saat verifikasi lapangan, memastikan kesiapan sarana (pagar batas, CCTV, IT Inventory) dan mendampingi presentasi proses produksi kepada tim DJBC.
6	Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) KMK tentang penetapan sebagai Kawasan Berikat diterbitkan. Kami memastikan seluruh dokumen dan fasilitas siap agar perusahaan dapat langsung beroperasi sebagai KB.

Layanan Kami Setelah Kawasan Berikat Berdiri

Layanan	Keterangan
Pengurusan SPPB ke TLDDP	Pendampingan pengurusan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) untuk penjualan hasil produksi KB ke pasar dalam negeri, termasuk jika penjualan TLDDP melebihi 50%
Perpanjangan & Perubahan Izin KB	Perpanjangan masa berlaku izin KB, penambahan lokasi, perluasan kapasitas, dan perubahan jenis kegiatan
Audit Kepatuhan Kepabeanan	Review dan audit internal terhadap prosedur kepabeanan KB, memastikan kesiapan menghadapi audit DJBC
Pendampingan Integrasi IT CEISA	Pendampingan teknis integrasi sistem IT Inventory perusahaan dengan CEISA TPB DJBC, termasuk uji coba dan go-live sistem

Mengapa Memilih Kami?

⚖️ Paham Regulasi DJBC Terbaru Update penuh terhadap PMK 131/2018, PMK 65/2021, dan PMK 28/2024, termasuk ketentuan SPPB TLDDP terbaru.	💻 Ahli Integrasi IT CEISA Berpengalaman mendampingi integrasi sistem IT Inventory dengan CEISA TPB, hambatan teknis yang paling sering menyebabkan penolakan izin KB.
🗂️ Dokumen Lengkap & Tepat Kami memastikan tidak ada kekurangan dokumen, termasuk membantu pengurusan SLF, PBG, dan izin lingkungan yang menjadi prasyarat KB.	🤝 Layanan End-to-End Dari studi kelayakan, pra-survei, pengajuan, survei lapangan, hingga penerbitan KMK dan pendampingan operasional KB, satu tim menangani semua.

Jasa Lain yang Sering Dibutuhkan Bersamaan dengan Kawasan Berikat

Pengurusan Kawasan Berikat seringkali memerlukan izin pendukung lainnya. Kami melayani seluruh kebutuhan perizinan berikut dalam satu paket terpadu:

Jasa Perizinan	Relevansinya dengan Kawasan Berikat
🏛️ Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	SLF bangunan pabrik adalah syarat wajib sebelum pengajuan izin KB ke DJBC
📦 IUI & PEB (Ekspor)	IUI wajib ada sebelum pengajuan KB. PEB dibutuhkan setiap pengiriman ekspor dari KB
🏭 Izin Pabrik Baja & Besi	KB menjadi fasilitas fiskal utama pabrik baja yang berorientasi ekspor
🪟 Izin Pabrik Kaca	Pabrik kaca berorientasi ekspor sangat diuntungkan dengan fasilitas KB
📱 Izin Pabrik Elektronik	Industri elektronik dengan bahan baku impor tinggi adalah pengguna utama fasilitas KB
👕 Izin Pabrik Tekstil & Garmen	Industri tekstil/garmen adalah sektor terbesar pengguna fasilitas Kawasan Berikat di Indonesia
🧪 Izin Pabrik Pupuk & Kimia	Industri kimia yang mengimpor bahan baku dapat memanfaatkan fasilitas KB untuk efisiensi biaya
⚓ Tersus & TUKS	KB dengan dermaga sendiri memerlukan izin TUKS untuk bongkar-muat langsung dari/ke kapal
🚢 Izin Depo Petikemas	Depo petikemas terintegrasi dengan KB mempercepat alur logistik ekspor-impor
🔩 Rekomendasi Impor Mesin Bekas	Perusahaan KB yang mengimpor mesin bekas memerlukan rekomendasi teknis dari Kemenperin

Referensi Regulasi & Sumber Resmi

Sumber Resmi	Keterangan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	Portal resmi DJBC, informasi layanan, regulasi, dan pengajuan izin TPB
CEISA TPB — Sistem IT Bea Cukai	Sistem Informasi kepabeanan yang wajib diintegrasikan oleh perusahaan KB
JDIH Kementerian Keuangan	Sumber PMK No. 131/2018, PMK 65/2021, dan PMK 28/2024 tentang Kawasan Berikat
OSS — Online Single Submission	Sistem pengajuan NIB dan izin usaha terintegrasi, prasyarat pengajuan KB

Siap Mendapatkan Fasilitas Kawasan Berikat?

Jangan biarkan kompleksitas regulasi menghambat efisiensi bisnis Anda. Hubungi kami sekarang, kami bantu dari studi kelayakan hingga KMK Kawasan Berikat Anda terbit.

💬 WhatsApp: 0811-7806-881 📧 Email Kami

 Graha Ascom, Jl. KH Abdullah Syafei No. 23A, Tebet, Jakarta Selatan