Konsultan Perizinan Perkebunan & Industri · 08117806881

Jasa Pengurusan Izin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) & Izin Usaha Perkebunan

IUP-P, IUP, IUP-B, KBLI 10431, AMDAL, HGU, ISPO, Izin Lokasi Kami bantu seluruh perizinan PKS Anda dari nol hingga operasional, di seluruh sentra sawit Indonesia.

 Konsultasi Gratis via WhatsApp

Pengantar

Perizinan PKS: Kompleks, Berlapis, dan Wajib Lengkap

Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia. Berdasarkan data BPS 2024, terdapat 2.285 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 29 provinsi, dengan total produksi nasional mencapai lebih dari 47 juta ton CPO per tahun. Di balik besarnya industri ini, perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) merupakan salah satu yang paling kompleks di sektor agroindustri Indonesia.

Perizinan PKS bersifat berlapis melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, dan sistem OSS Kementerian Investasi secara bersamaan. Kesalahan dalam pemilihan KBLI, urutan pengajuan, atau kelengkapan dokumen dapat mengakibatkan penolakan izin, sanksi operasional, hingga pencabutan usaha.

“Berdasarkan Permentan No. 21 Tahun 2017, setiap pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 5 ton TBS per jam atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) sebelum beroperasi. Pabrik yang beroperasi tanpa IUP-P dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.”

⚖ Dasar Hukum Perizinan PKS

› UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
› UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Penetapan Perppu No. 2/2022)
› PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)
› Permentan No. 21 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Perkebunan
› Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian
› PP No. 27 Tahun 2012 jo. PermenLHK No. 4 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan dan AMDAL
› Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan
› Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)

Klasifikasi Usaha

Kode KBLI Industri Kelapa Sawit

Setiap kegiatan usaha di rantai pasok kelapa sawit memiliki kode KBLI tersendiri. Pemilihan KBLI yang tepat menentukan jenis izin, tingkat risiko OSS, dan kewajiban pemenuhan standar teknis:

Kode KBLI	Nama Aktivitas Usaha	Cakupan Kegiatan	Risiko OSS
01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen TBS	Tinggi
10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO)	Pengolahan TBS menjadi CPO dan PKO di PKS	Tinggi
10432	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Pemurnian CPO menjadi minyak goreng (RBD)	Tinggi
10433	Industri Margarin & Lemak Nabati dari Sawit	Produksi margarin, shortening, vanaspati	Menengah Tinggi
20114	Industri Oleokimia Dasar	Fatty acid, fatty alcohol, gliserin dari CPO/PKO	Tinggi
19200	Industri Produk dari Kilang Minyak (Biodiesel)	Biodiesel B30/B40 dari CPO, produk energi terbarukan	Tinggi
46316	Perdagangan Besar Minyak & Lemak Nabati	Perdagangan CPO, CPKO, dan produk turunan sawit	Menengah
38220	Pengelolaan dan Pembuangan Limbah Berbahaya	Pengelolaan POME, limbah B3 PKS	Tinggi

Perizinan Lengkap

Izin yang Wajib Dimiliki Pabrik Kelapa Sawit

Perizinan PKS mencakup izin usaha perkebunan, izin industri, izin lingkungan, hak atas tanah, hingga sertifikasi keberlanjutan. Berikut peta lengkap izin yang harus dipenuhi:

Kategori	Jenis Izin / Dokumen	Instansi Penerbit
Korporasi Dasar	Akta Pendirian PT & SK Kemenkumham	Notaris / Kemenkumham
	NIB (Nomor Induk Berusaha)	OSS-RBA / BKPM
	NPWP Perusahaan	Kantor Pajak
Izin Usaha Perkebunan	IUP-B Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (lahan ≥25 ha)	Gubernur / Bupati
	IUP-P Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (≥5 ton TBS/jam)	Gubernur / Bupati
	IUP Izin Usaha Perkebunan terintegrasi (kebun + pabrik)	Gubernur / Menteri
Hak Atas Tanah	HGU (Hak Guna Usaha) untuk lahan perkebunan	BPN / Kementerian ATR
Hak Atas Tanah	HGB (Hak Guna Bangunan) untuk area pabrik	BPN / Kementerian ATR
Izin Lingkungan	AMDAL (kapasitas besar) atau UKL-UPL (menengah)	Dinas LH / KLHK
	Izin Pembuangan Limbah Cair (POME) ke badan air	Dinas Lingkungan Hidup
	Izin Pengelolaan Limbah B3 (limbah cair, padat, gas)	KLHK / Dinas LH
Bangunan & Lokasi	PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	Pemda / DPMPTSP
Bangunan & Lokasi	SLF (Sertifikat Laik Fungsi)	Pemda / DPMPTSP
Sertifikasi Keberlanjutan	ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) wajib untuk ekspor	Komite ISPO / Kementan
Sertifikasi Keberlanjutan	RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) opsional	Lembaga Sertifikasi RSPO
Ketenagakerjaan	Wajib Lapor Ketenagakerjaan, K3, BPJS TK & Kesehatan	Disnaker / BPJS
SIL & Pelaporan	Surat Izin Lokasi & Laporan Kegiatan PKS ke Kementan	Kementan / Disbun

Peta Sentra Sawit

Sebaran Sentra PKS di Indonesia

Berdasarkan data BPS 2024, lebih dari 95% perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kami siap mendampingi pengurusan izin PKS di seluruh provinsi sentra sawit berikut:

 SUMATERA & SEKITARNYA

Provinsi	Kabupaten Sentra PKS
Riau	Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar, Siak, Bengkalis, Dumai
Sumatera Utara	Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Langkat
Sumatera Selatan	Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Rawas
Jambi	Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Sarolangun, Bungo
Sumatera Barat	Pasaman Barat, Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, Agam
Bengkulu	Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Kaur
Aceh	Aceh Tamiang, Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Selatan
Lampung	Mesuji, Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Tengah
Kepulauan Riau	Bintan, Lingga (perkebunan skala kecil)

 KALIMANTAN, SULAWESI & PAPUA

Provinsi	Kabupaten Sentra PKS
Kalimantan Barat	Sanggau, Ketapang, Sekadau, Kapuas Hulu, Melawi, Landak, Sintang
Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau, Katingan, Barito Utara
Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, Berau
Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu, Kotabaru, Tabalong, Tanah Laut
Kalimantan Utara	Malinau, Bulungan, Nunukan
Sulawesi Tengah	Buol, Toli-Toli, Banggai, Morowali Utara
Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara, Konawe Utara, Bombana
Sulawesi Barat	Mamuju, Mamuju Utara (Pasangkayu), Polewali Mandar
Papua Barat & Papua	Manokwari Selatan, Sorong Selatan, Boven Digoel, Merauke

Alur Produksi

Produk yang Dihasilkan Pabrik Kelapa Sawit

Pabrik Kelapa Sawit mengolah Tandan Buah Segar (TBS) melalui serangkaian proses untuk menghasilkan berbagai produk turunan. Pemahaman atas produk ini penting untuk menentukan KBLI dan izin yang tepat:

 CPO — Crude Palm Oil Minyak sawit mentah hasil ekstraksi mesokarp TBS. Produk utama PKS, bahan baku minyak goreng, biodiesel, dan oleokimia. KBLI 10431.	 PKO — Palm Kernel Oil Minyak inti sawit dari biji (kernel). Digunakan untuk produk kosmetik, sabun, dan pangan. KBLI 10431.
⚡ Biodiesel (B30/B40) Bahan bakar nabati dari CPO yang diwajibkan pemerintah sebagai campuran solar. Program mandatori pemerintah. KBLI 19200.	⚗ Palm Kernel Expeller (PKE) Limbah padat sisa ekstraksi inti sawit. Digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk organik.
 Oleokimia Fatty acid, fatty alcohol, gliserin dari fraksinasi CPO/PKO. Bahan baku industri kosmetik, deterjen, farmasi. KBLI 20114.	⛔ POME & Biomassa Palm Oil Mill Effluent dan tandan kosong (tankos) sebagai sumber energi biogas dan pupuk. Wajib dikelola sesuai izin lingkungan.

Proses Layanan

Alur Pendampingan Perizinan PKS bersama Kami

1	Konsultasi & Pemetaan Izin Kami identifikasi seluruh izin berdasarkan kapasitas pabrik, lokasi, integrasi kebun, dan tujuan pasar (domestik atau ekspor) untuk menentukan jalur perizinan yang tepat.
2	Pengurusan NIB & Korporasi Pendirian PT, pemilihan KBLI yang tepat (10431 + 01262 jika terintegrasi), dan pengurusan NIB melalui sistem OSS-RBA sebagai dasar seluruh izin berikutnya.
3	Izin Lokasi & Hak Atas Tanah (HGU/HGB) Pendampingan pengurusan izin lokasi dan permohonan HGU ke BPN/Kementerian ATR untuk lahan perkebunan dan HGB untuk area pabrik beserta fasilitasnya.
4	AMDAL / UKL-UPL & Izin Lingkungan Penyusunan dokumen AMDAL (untuk PKS kapasitas besar) atau UKL-UPL, termasuk izin pembuangan POME dan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan KLHK.
5	IUP-B, IUP-P, atau IUP Terintegrasi Pengajuan izin usaha perkebunan ke Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan, lengkap dengan seluruh persyaratan teknis dan administratif yang dibutuhkan.
6	PBG, SLF & Izin Operasional Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi untuk seluruh bangunan pabrik, tangki timbun, dan fasilitas pendukung lainnya.
7	Sertifikasi ISPO (Wajib untuk Ekspor) Pendampingan proses audit dan sertifikasi ISPO sesuai Permentan No. 38 Tahun 2020, yang wajib dimiliki seluruh perusahaan sawit yang melakukan ekspor CPO dan produk turunannya.

Keunggulan

Mengapa Gunakan Jasa Kami?

⚖ Spesialis Perizinan PKS Berpengalaman menangani IUP-P, IUP, HGU, AMDAL, dan ISPO di berbagai provinsi sentra sawit Indonesia	 Proses Cepat & Terkoordinasi Kami kelola semua jalur izin secara paralel — BPN, Kementan, KLHK, dan Pemda untuk mempercepat operasional PKS
六 Tim Multidisiplin Konsultan hukum, lingkungan, pertanahan, dan ISPO dalam satu tim tidak perlu koordinasi ke banyak pihak berbeda	 Jangkauan Nasional Melayani di seluruh sentra sawit: Riau, Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi, hingga Papua

Siap Mendirikan atau Mengurus Izin PKS?

Konsultasikan kebutuhan perizinan PKS Anda sekarang. Kami siap bantu dari NIB, IUP-P, HGU, AMDAL, hingga sertifikasi ISPO satu pintu, seluruh Indonesia.

 WhatsApp: 0811-7806-881

Graha Ascom Jl. KH Abdullah Syafei No. 23A, Tebet, Jakarta Selatan